MENEROPONG INDONESIA

Kasus E-Ktp merupakan kasus yang banyak melibatkan tokoh-tokoh poltik nasional. saking panjangnya rantai permasalahan sampai-sampai susah di usut. dari dulu hingga sekarang kalau kita amati indonesia setiap tahunya tidak pernah lepas dari kasus korupsi. aduhhhh.... mau jadi apa bangsa ini !!! curhatan saya sebagai anak negeri yang sangat mencintai NKRI dengan sepenuh hati ini agak sedikit pilu dan ingin meneteskan air mata. bagaiman tidak, kasus E-Ktp jelas-jelas sangat merugikan semua masyarakat indonesia. kalau di kampung itu biasanya mau ngurus Ktp ke kota memakan waktu yang sangat lama, belum lagi ditambah dengan administrasi pemerintahan yang  berbelit-belit. vonis 15 tahun tidak setimpal dengan pendertaan rakyat yang kami rasakan. hakim harusnya lebih bijak menyelesaikan kasus seperi ini. kalau hukuman mati gimana ...??? kalian setuju kan salam dari anak kampung ADI AFRIANTO

                     Konflik Agraria di sektor kehutanan hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. tidak jelasnya tata batas kawasan hutan, serta lahirnya peraturan perundang-undangan memicu konflik menjadi alasan mengapa konflik tak berujung berhenti. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan (MP3H) menjadi salah satu Undang-undang yang melanggenkan konflik agraria. Alih-alih menjadi instrumen hukum untuk menjerat korporasi perusak hutan, justru pemerintah melakukan kriminalisasi pada petani dalam kawasan hutan. undang-undang instrumental tersebut hingga kini terus menjerat banyak petani kontraproduktif dengan usaha penyelesaian konflik agraria.                 laju perusakan hutan di Indonesia semakin pesat, minimnya kesadaran untuk menjaga hutan dari pemegang izin usaha p...