Langsung ke konten utama

ISIS Dan KPK


Setiap ada berita terorisme, seperti yang dilakukan ISIS, atau penangkapan koruptor oleh KPK, setidaknya ada dua hal yang terus berulang dan sampai sekarang belum bisa saya fahami maksudnya.
Pertama. Kalau ada peristiwa terorisme, biasanya beberapa hari setelah itu akan ada pers release dari kelompok pelakunya. Seperti misalnya bom di Sarinah, ISIS menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Lalu apa maksud mereka dengan mengatakan bertanggung jawab?Mau mengembalikan nyawa orang yang sudah meninggal atau mau mengganti semua kerugian moril dan materil akibat kejadian tersebut?


Kedua. Kalau KPK menangkap tangan seorang politisi yang korupsi, pada awalnya media akan memberitakannya dengan menyebut inisial saja dan enggan menyebut nama lengkap. Tetapi diiringi dengan ciri-ciri yang sangat jelas, detail dan mengarahkan. Seperti operasi tangkap tangan KPK terakhir terhadap seorang politisi senayan. Media hanya menyebut inisialnya saja sebagai DMP. Tetapi kemudian menyebut detailnya bahwa DMP itu politisi dari Fraksi PDI-P anggota Komisi V.
Di era mbah Google, dua informasi ini sudah cukup untuk menebak siapa inisial yang dimaksud dalam hitungan menit. Tinggal buka situs DPR RI, klik menu komisi V dan cari siapa saja anggota komisi V dari PDIP dengan inisial DMP. Tidak akan ada ratusan nama karena rata-rata anggota komisi hanya puluhan.
Lalu sebetulnya buat apa penyebutan inisial kalau informasi detail seperti ini juga disebutkan?

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

GEOGRAFI POLITIK “BATAS NEGARA ”

TUGAS INDIVIDU GEOGRAFI POLITIK “BATAS NEGARA ” OLEH: ADI AFRIANTO (E1051141060) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2015 BATAS NEGARA Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Viet...

"KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI-INDONESIA"

KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI-INDONESIA Pendidikan adalah salah satu diantara sekian banyak pilar kesuksesan sebuah negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyatnya.Peranan pendidikan merupakan hal penting bagi proses peningkatan kemampuan dan daya saing suatu bangsa di mata dunia. Keterbelakangan edukasi seringkali menjadi hambatan serius dalam proses pembangunan masyarakat. Negara Jepang adalah contoh yang tepat bagaimana peranan pendidikan mampu mengubah perekonomian bangsa yang hancur lebur akibat Perang Dunia II kini bisa bangkit keterpurukan. Lebih hebatnya lagi bahkan mampu menguasai sebagian besar ekonomi dunia. Jepang menjadi salah satu motor penggerak modernisasi peradaban dunia berkat pendidikan yang berkualitas. Peranan pendidikan bukan hanya berkutat kepada peningkatan perekonomian saja. Dalam banyak kasus, pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral akan mampu membentuk sumber daya manusia yang unggul dengan tetap memiliki harkat dan martab...

RESMI ! , Jokowi Turunkan Harga Tes PCR

    Jakarta, 16 Agustus 2021 , Seperti kita ketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19 sudah lama sekali melanda Indonesia. Akibatnya adalah mempengaruhi semua sector baik Ekonomi dan lainya. Saat ini kita sebagai warga Indonesia kita setiap inginmelakukan perjalanan keluar daerah harus menggunakan Tes PCR. Mahalnya Tes PCR ini tentu sangat memberatkan masyarakat dengan ekonomin pas-pasan yang ingin berpergian untuk mengurus kerjaan atau bahkan menjenguk keluarga yang sedang sakit. Untuk itu Sekjer Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Lia G. Partakusuma mengatakan : ituadalah hak dan wewenang pemerintah, jika itu dianggapbaik dan sebagai solusi maka ok ok saja. Lia juga mengatakan semua itu harus diperhitungkan dengan matang tentang biaya operasional laboratorium. Hal ini senada yang disampaikan oleh Kemenkes karna banyak Keluhan   dari masyarakat tentang tingginya harga tes PCR.   Oleh karena itu Presiden Jokowi dalam Pidatonya menurunkan harga PCR menjadi Rp...