Indonesia. Awalnya daerah terbelakang menjelma daerah dengan pemenuhan
sarana dan prasarana wilayah dianggap paling cepat di antara DOB di
Indonesia.
Hal ini terungkap di rapat fasilitasi
pembinaan daerah otonomi baru dalam rangka peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) di Hotel Grand Mahkota Kota Pontianak, Kamis (20/6) sore.
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya SE MM. Dihadiri Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Daerah Otonomi Baru Kemendagri, Ir H Boytenjuri CES. Kemudian staf Sesditjen Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, Aprianto Susilo. Kemudian bupati, walikota, maupun yang diwakili satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DOB yang ada di Kalbar maupun di luar Kalbar.
“Kabupaten Kayong Utara saat kali pertama mekar cukup memprihatinkan, namun kini menjelma menjadi daerah yang cukup maju dan berkembang. Hebatnya, kabupaten Ketapang yang menjadi daerah induk, juga makin pesat pembangunannya. Ini layak jadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, daerah induk dan pemekaran sama-sama lebih cepat kemajuannya, khususnya dalam peningkat kesejahteraan warganya masing-masing,” tegas Ir H Boytenjuri CES, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Daerah Otonomi Baru Kemendagri.
Dijelaskannya rapat fasilitasi DOB demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan di Pontianak (Kalbar) diikuti 32 DOB yang mekar antara tahun 2008/2009. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru diresmikan 24 April 2013, diikuti 27 DOB yang mekar antara 2007/2008. Evaluasi DOB dilaksanakan tiap enam bulan sekali terhadap 205 DOB, apalagi untuk tahun 2012 saja terdapat 15 DOB yang masih perlu pengawasan intensif.
“Sekitar 80 persen daerah otonomi baru masih bermasalah. Utusan beberapa kabupaten maupun kota buah pemekaran di luar Kalbar, masih dalam perjalanan ke Pontianak. Jadi kita mulai dulu dengan utusan-utusan yang ada. Memang pemekaran daerah ada kasus, daerah induk dan daerah pemekarannya sama-sama lemes. Kemudian ada kasus daerah induk malah lemes, sedangkan daerah pemekarannya malah berjaya. Baiknya ya daerah induk dan daerah pemekarannya sama-sama berjaya, seperti kabupaten Ketapang dan Kayong Utara,” kupasnya.
Dalam rapat fasilitasi pembinaan DOB, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menjadi panelis utama, menyampaikan perkembangan pemerintahan daerah otonomi baru (DOB). Didampingi perwakilan Bupati Ketapang Drs Hendrikus MSi yang sedang sakit, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang, Mahyudin menyampaikan perkembangan Ketapang mekarnya KKU sangat terbantu.
“Sewaktu kali pertama mekar, KKU memiliki beberapa masalah. Bahkan di ibukota kabupaten, Sukadana hanya memiliki empat rumah toko (ruko) saja. Masalah terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur. Daya dukung infrastruktur dan anggaran yang terbatas. Letak geografis terisolir dan terpencil. Layanan tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal. Potensi sumber daya belum terkelola secara optimal,” ucap Hildi.
Guna menanggulangi masalah itu, sambungnya, langkah kebijakan di bidang pemerintahan, dilaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian restrukturisasi organisasi pemerintahan, rekruitmen pegawai, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembangunan kecamatan baru bernama Kepulauan Karimata. Anggaran berorientasi ke belanja publik.
“Di bidang sosial budaya, dibikin layanan gratis 12 tahun karena KKU. Bahkan kita membiayai lulusan SMA untuk dikuliahkan dan dibiayai pemerintah daerah, sekarang angkatan pertama itu sudah pada semester akhir. Layanan kesehatan gratis bersifat universal cover. Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru,” tuturnya.
Di bidang ekonomi, imbuhnya, membuka keterisolasian wilayah terisolir dan kepulauan. Penguatan produksi perikanan dan pertanian. Pemberdayaan peran usaha kecil mikro dan koperasi. Peningkatan pendapatan asli daerah.
“Dulu kita cukup senang dibilang memiliki potensi ikan tangkap nomor dua se-Indonesia setelah Bagansiapi-api Sumatera. Namun setelah kita mekar, rupanya kita belum bisa menarik retribusi dengan besar, sebab sarana dan prasana pendukung masih belum ada. Karenanya kita bikin tiga pelabuhan sekaligus dengan dukungan APBN, satu pelabuhan perintis dan dua pelabuhan regional. Ketiganya mampu dilabuhi kapal dengan bobot 3000 gross ton (GT), berarti kemampuannya lebih kuat daripada Pelabuhan Pontianak,” paparnya.
Melihat potensi kabupaten-kabupaten di wilayah Kalbar yang kaya hasil bumi, lanjutnya, Pemkab Kayong Utara menyiapkan sarana dan prasarana menjadi gerbang utama wilayah timur Kalbar ke lautan. Saat ini sudah mulai dibangun jalan penghubung dari wilayah KKU ke jalan nasional di pedalaman Kalbar yang menghubungkan ke Provinsi Kalteng.
“Contohnya saja, Kabupaten Sekadau mempunyai kebun sawit yang banyak. Kalau hasil bumi itu diangkut ke Pelabuhan Pontianak yang jaraknya 300 kilometer lebih, tentu menambah beban biaya. Bandingkan jarang Sekadau dengan Kayong Utara yang hanya 100 kilometer sekian,” tegasnya.
Langkah kebijakan di bidang infrastruktur, terangnya, dibangun jalan dan jembatan baru seperti di Seponti, lingkar Pulau Maya dan Karimata, dan yang direncanakan di Perawas. Pembangunan pelabuhan, tambatan perahu, dermaga penyeberangan di pelabuhan Satai, Sukadana, Teluk Batang, dan Pelapis. Direncanakan juga dibangun bandar udara (Bandara), terminal tipe B, hingga pusat pelelangan ikan Teluk Batang.
“Kita juga merencanakan pendirian pembangunan perusahaan daerah air minum (PDAM), peningkatan rasio elektrifikasi, seperti listrik tenaga surya, listrik masuk desa, listrik hybrid-whypgen, hingga direncanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas bumi. Untuk layanan angkutan publik, dibikin rute pelayaran perairan karena KKU banyak pulau dengan KM Karimata. Selanjutnya kita adakan bis sekolah maupun angkutan pedesaan,” jelasnya.
Demi percepatan pembangunan di perdusunan demi memperkuat lalulintas barang dan jasa di pedesaan, Bupati H Hildi Hamid juga bikin program dana ifrastruktur dasar pedesaan (Infradades). “Tiap dusun ada yang Rp10 juta hingga Rp50 juta. Ini di luar dana alokasi desa dan dana lainnya. Jadi ketika dusun akan membangun jalan penghubung maupun saluran air, bisa gunakan dana itu,” ucapnya.
Kepala Bappeda Ketapang, Muhyidin mempresentasikan kalau kabupaten Ketapang merupakan terluas di Kalbar, walaupun sudah dimekarkan KKU juga masih berstatus wilayah yang luas di Kalbar.
“Awalnya kabupaten Ketapang memiliki 15 kecamatan. Kemudian berkembang menjadi 25 kecamatan. Setelah KKU mekar, sisa 20 kecamatan. Jadi ketika KKU mekar, APBD Ketapang bisa lebih difokus percepatan pembangunan di seluruh kecamatan dan pedesaan lebih besar, karena tidak perlu lagi membiayai kecamatan yang menjadi KKU itu. Itu sangat menguntungkan Ketapang. Aktivitas daerah induk dan pemekaran juga malah makin pesat karena saling membutuhkan dan semangat kemajuan. Bahkan kabupaten Ketapang sudah siap memekarkan kabupaten baru lagi. Sebab di DPRD Ketapang pada tahun 2003 memiliki rekomendasi, menjadikan kabupaten Ketapang lima daerah pemekaran. Detailnya empat kabupaten, dan kota Ketapang menjadi pemerintah kota atau Pemkot. Ini sangat menggembirakan,” sanjungnya.
Beberapa DOB dari Sumatera dan pulau-pulau lain di Indonesia, juga bertanya-tanya tentang kiat-kiat dan trik-trik mempercepat pembangunan daerah pemekaran. (mik)
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya SE MM. Dihadiri Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Daerah Otonomi Baru Kemendagri, Ir H Boytenjuri CES. Kemudian staf Sesditjen Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, Aprianto Susilo. Kemudian bupati, walikota, maupun yang diwakili satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DOB yang ada di Kalbar maupun di luar Kalbar.
“Kabupaten Kayong Utara saat kali pertama mekar cukup memprihatinkan, namun kini menjelma menjadi daerah yang cukup maju dan berkembang. Hebatnya, kabupaten Ketapang yang menjadi daerah induk, juga makin pesat pembangunannya. Ini layak jadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, daerah induk dan pemekaran sama-sama lebih cepat kemajuannya, khususnya dalam peningkat kesejahteraan warganya masing-masing,” tegas Ir H Boytenjuri CES, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Daerah Otonomi Baru Kemendagri.
Dijelaskannya rapat fasilitasi DOB demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan di Pontianak (Kalbar) diikuti 32 DOB yang mekar antara tahun 2008/2009. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru diresmikan 24 April 2013, diikuti 27 DOB yang mekar antara 2007/2008. Evaluasi DOB dilaksanakan tiap enam bulan sekali terhadap 205 DOB, apalagi untuk tahun 2012 saja terdapat 15 DOB yang masih perlu pengawasan intensif.
“Sekitar 80 persen daerah otonomi baru masih bermasalah. Utusan beberapa kabupaten maupun kota buah pemekaran di luar Kalbar, masih dalam perjalanan ke Pontianak. Jadi kita mulai dulu dengan utusan-utusan yang ada. Memang pemekaran daerah ada kasus, daerah induk dan daerah pemekarannya sama-sama lemes. Kemudian ada kasus daerah induk malah lemes, sedangkan daerah pemekarannya malah berjaya. Baiknya ya daerah induk dan daerah pemekarannya sama-sama berjaya, seperti kabupaten Ketapang dan Kayong Utara,” kupasnya.
Dalam rapat fasilitasi pembinaan DOB, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menjadi panelis utama, menyampaikan perkembangan pemerintahan daerah otonomi baru (DOB). Didampingi perwakilan Bupati Ketapang Drs Hendrikus MSi yang sedang sakit, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang, Mahyudin menyampaikan perkembangan Ketapang mekarnya KKU sangat terbantu.
“Sewaktu kali pertama mekar, KKU memiliki beberapa masalah. Bahkan di ibukota kabupaten, Sukadana hanya memiliki empat rumah toko (ruko) saja. Masalah terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur. Daya dukung infrastruktur dan anggaran yang terbatas. Letak geografis terisolir dan terpencil. Layanan tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal. Potensi sumber daya belum terkelola secara optimal,” ucap Hildi.
Guna menanggulangi masalah itu, sambungnya, langkah kebijakan di bidang pemerintahan, dilaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian restrukturisasi organisasi pemerintahan, rekruitmen pegawai, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembangunan kecamatan baru bernama Kepulauan Karimata. Anggaran berorientasi ke belanja publik.
“Di bidang sosial budaya, dibikin layanan gratis 12 tahun karena KKU. Bahkan kita membiayai lulusan SMA untuk dikuliahkan dan dibiayai pemerintah daerah, sekarang angkatan pertama itu sudah pada semester akhir. Layanan kesehatan gratis bersifat universal cover. Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru,” tuturnya.
Di bidang ekonomi, imbuhnya, membuka keterisolasian wilayah terisolir dan kepulauan. Penguatan produksi perikanan dan pertanian. Pemberdayaan peran usaha kecil mikro dan koperasi. Peningkatan pendapatan asli daerah.
“Dulu kita cukup senang dibilang memiliki potensi ikan tangkap nomor dua se-Indonesia setelah Bagansiapi-api Sumatera. Namun setelah kita mekar, rupanya kita belum bisa menarik retribusi dengan besar, sebab sarana dan prasana pendukung masih belum ada. Karenanya kita bikin tiga pelabuhan sekaligus dengan dukungan APBN, satu pelabuhan perintis dan dua pelabuhan regional. Ketiganya mampu dilabuhi kapal dengan bobot 3000 gross ton (GT), berarti kemampuannya lebih kuat daripada Pelabuhan Pontianak,” paparnya.
Melihat potensi kabupaten-kabupaten di wilayah Kalbar yang kaya hasil bumi, lanjutnya, Pemkab Kayong Utara menyiapkan sarana dan prasarana menjadi gerbang utama wilayah timur Kalbar ke lautan. Saat ini sudah mulai dibangun jalan penghubung dari wilayah KKU ke jalan nasional di pedalaman Kalbar yang menghubungkan ke Provinsi Kalteng.
“Contohnya saja, Kabupaten Sekadau mempunyai kebun sawit yang banyak. Kalau hasil bumi itu diangkut ke Pelabuhan Pontianak yang jaraknya 300 kilometer lebih, tentu menambah beban biaya. Bandingkan jarang Sekadau dengan Kayong Utara yang hanya 100 kilometer sekian,” tegasnya.
Langkah kebijakan di bidang infrastruktur, terangnya, dibangun jalan dan jembatan baru seperti di Seponti, lingkar Pulau Maya dan Karimata, dan yang direncanakan di Perawas. Pembangunan pelabuhan, tambatan perahu, dermaga penyeberangan di pelabuhan Satai, Sukadana, Teluk Batang, dan Pelapis. Direncanakan juga dibangun bandar udara (Bandara), terminal tipe B, hingga pusat pelelangan ikan Teluk Batang.
“Kita juga merencanakan pendirian pembangunan perusahaan daerah air minum (PDAM), peningkatan rasio elektrifikasi, seperti listrik tenaga surya, listrik masuk desa, listrik hybrid-whypgen, hingga direncanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas bumi. Untuk layanan angkutan publik, dibikin rute pelayaran perairan karena KKU banyak pulau dengan KM Karimata. Selanjutnya kita adakan bis sekolah maupun angkutan pedesaan,” jelasnya.
Demi percepatan pembangunan di perdusunan demi memperkuat lalulintas barang dan jasa di pedesaan, Bupati H Hildi Hamid juga bikin program dana ifrastruktur dasar pedesaan (Infradades). “Tiap dusun ada yang Rp10 juta hingga Rp50 juta. Ini di luar dana alokasi desa dan dana lainnya. Jadi ketika dusun akan membangun jalan penghubung maupun saluran air, bisa gunakan dana itu,” ucapnya.
Kepala Bappeda Ketapang, Muhyidin mempresentasikan kalau kabupaten Ketapang merupakan terluas di Kalbar, walaupun sudah dimekarkan KKU juga masih berstatus wilayah yang luas di Kalbar.
“Awalnya kabupaten Ketapang memiliki 15 kecamatan. Kemudian berkembang menjadi 25 kecamatan. Setelah KKU mekar, sisa 20 kecamatan. Jadi ketika KKU mekar, APBD Ketapang bisa lebih difokus percepatan pembangunan di seluruh kecamatan dan pedesaan lebih besar, karena tidak perlu lagi membiayai kecamatan yang menjadi KKU itu. Itu sangat menguntungkan Ketapang. Aktivitas daerah induk dan pemekaran juga malah makin pesat karena saling membutuhkan dan semangat kemajuan. Bahkan kabupaten Ketapang sudah siap memekarkan kabupaten baru lagi. Sebab di DPRD Ketapang pada tahun 2003 memiliki rekomendasi, menjadikan kabupaten Ketapang lima daerah pemekaran. Detailnya empat kabupaten, dan kota Ketapang menjadi pemerintah kota atau Pemkot. Ini sangat menggembirakan,” sanjungnya.
Beberapa DOB dari Sumatera dan pulau-pulau lain di Indonesia, juga bertanya-tanya tentang kiat-kiat dan trik-trik mempercepat pembangunan daerah pemekaran. (mik)
Sumber: Pontianak Post, 25 Juni 2013
Komentar
Posting Komentar