Kayong Utara, Peraih Otonomi Awards 2014 Kategori Partisipasi Publik

PENGHARGAAN: Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid (keenam dari kiri) saat mendapat anugerah Otonomi Awards 2014 untuk Kategori Partisipasi Publik.  HARYADI/PONTIANAKPOST

Masyarakat Pulau Kini Tak Lagi Terisolir

SULITNYA aksesibilitas menjadi salah satu penyebab tersendatnya roda pembangunan di Kecamatan Karimata dan Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Padahal sarana transportasi, dan informasi yang menunjang merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah. Kemudahan akses antara suatu wilayah dengan wilayah lain sangat mempengaruhi kemajuan suatu daerah.

Letak Kecamatan Karimata dan Kecamatan Pulau Maya dipisahkan oleh lautan. Kondisi geografis yang demikian mengakibatkan munculnya permasalahan kompleks, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang hajat hidup rakyat. Kedua daerah itu relatif terisolir.
Situasi inilah yang kemudian membuat Pemkab Kayong Utara berpikir siang dan malam untuk mencari solusi. Berkat kerja keras yang pantang menyerah dari Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, perlahan tetapi pasti, solusi pun mulai ditemukan. Ia dan jajaran Pemkab Kayong Utara duduk satu meja sekali setiap bulan guna merumuskan kebijakan yang pas.
Dari forum diskusi itu, akhirnya membuahkan hasil positif bagi Pemkab Kayong Utara, terutama dinas terkait. Sebab, melalui pertemuan sebulan sekali itu, ia dapat langsung mendengarkan keluhan warga yang berada di Pulau Karimata dan Pulau Maya, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, sarana komunikasi, sampai dengan sektor transportasi.
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangatlah penting sebagai salah satu bentuk demokrasi pembangunan di KKU. Salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yaitu dengan melibatkan berbagai macam unsur masyarakat mulai dari perangkat desa, perangkat kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta unsur DPRD.
Semua unsur itu terlibat aktif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan kabupaten. Berbagai macam masukan, saran, dan bahkan kritikan dapat dijadikan bahan pertimbangan guna penyempurnaan penyusunan perencanaan pembangunan KKU.
Di luar forum resmi tersebut, Hildi Hamid juga sering melakukan kunjungan ke berbagai desa, khususnya desa yang berada di wilayah kepulauan guna melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat. Dari kunjungan tersebut, Hildi pun mengikutsertakan Kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Temuan di lapangan dan masukan masyarakat yang diperoleh kemudian dijadikan input atau bahan evaluasi SKPD guna perbaikan serta peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ke depan.
Selain itu, mulai 2014 Pemerintah KKU juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui SMS yang secara berkala dapat diakses langsung oleh Bupati Kayong Utara. Bentuk komunikasi tertulis itu sangat besar dampaknya bagi Bupati Hildi Hamid. Dia bisa melihat perkembangan pembangunan KKU secara realtime. Dengan terobosan-terobosan tersebut masyarakat KKU dapat secara langsung berperan aktif dalam proses pembangunan.
Berbicara masalah keberlanjutan (sustainability), tidak dapat terlepas dari yang namanya political will atau keinginan politik terhadap upaya menjadikan KKU sebagai kabupaten yang maju dan terdepan. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang dirasakan sangat positif itu akan diatur dengan sebuah peraturan bupati atau bahkan dengan peraturan daerah.
Namun, hal yang lebih penting dari semua itu adalah komitmen dari berbagai stakeholder guna mewujudkan KKU yang lebih baik, tidak hanya terbatas dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga dalam semua aspek pembangunan. Jika hal tersebut dapat dibangun, maka siapapun pemimpin KKU ke depan, diyakini akan dapat membawa KKU ke arah yang lebih baik, dan tentunya dapat mewujudkan masyarakat KKU yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan sejahtera.
Dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan, kini wilayah pulau (Karimata dan Maya) tak lagi menjadi daerah terisolir. Warganya Semarang tak lagi merasakan kesulitan untuk menjangkau ibukota kabupaten/kecamatan, karena sudah tersedianya angkutan pulau berupa kapal motor yang dapat mengangkut hasil komoditas dari dan ke pulau tersebut.
Tah hanya itu, masyarakat juga kini sudah dapat mengakses informasi secara cepat melalui jaringan seluler yang menjangkau masyarakat kepulauan. Di sektor pendidikan dan kesehatan pun, sekarang masyarakat telah terlayani dengan baik.(*)